Google Map Ragu Ragu di Indonesia

Berikut adalah petikan email dari salah satu petinggi TeleAtlas Indonesia :

Teleatlas adalah perusahaan penyedia peta digital Google Map. Jelas mereka ragu ragu sekali invest peta Indonesia karena regulasi Geospatial Indonesia memang masih belum Jelas. Saya sempat berkoordinasi dengan Bakorsutanal mengenai publikasi Informasi Data Spatial, disana saya ketemu dengan bagian legal dan salah satu kepala bagian. Hasilnya adalah :

  1. Dalam UU No 4 tahun 2011 pasal 50 disebutkan bahawa setiap product turunan dari IG (Informasi Geografis) harus mendapatkan ijin dari Pemerintah (Bakorsutanal). Menurut mereka seharusnya memang ada Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah ini tetapi PP tersebut belum ada dan sedang akan di bahas. Dengan mencantumkan bahwa source peta dasar dari bakorsutanal sudah cukup mengakomodir ijin dari pemerintah.
  2. Untuk itu, kami akan mengirimkan surat kepada Bakorsutanal berupa pemberitahuan bahwa Peta Dasar yang kami peroleh dari Bakorsutanal akan kami gunakan untuk applikasi yang berisi informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat.
  3. Menurut mereka : Bakorsutanal tidak bisa melarang untuk content IG yang dibuat dan dikembangkan sendiri oleh Perorangan ataupun Perusahaan. Dan mereka malah mendukung jika ada pihak yang membantu menyebarkan informasi geografis tersebut kepada masyarakat.
  4. Dukungan mereka seperti tercantum dalam UU No 4 tahun 2011 pasal 44 ayat 3 bahwa pemerintah akan memberikan reward kepada siapa saja yang membantu menyebarkan Informasi Geografis tersebut. Kembali karena PP yang mengatur belum ada menurut team legal bakorsutanal reward yang dimaksud dapat berupa keringanan pajak bagi perusahaan yang menyelenggarakan tersebut.

Tapi tetap saja, yang beginian masih abu abu. Bagi orang bisnis abu abu bisa jadi hitam kelam kalau tidak di analisa secara detail. Semoga pemerintah cepat mengeluarkan PP yang mengatur detail pengunaan informasi Geospatial di Indonesia. Forza Indonesia..

 

Advertisements

Masalah Transportasi Indonesia

Indonesia dengan Populasi 237.556.363 [2010] dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,49% dengan Ibu Kota Negara Jakarta seluas 650 Km2.

Penambahan 9.588.198 orang per tahun

Terdiri dari 33 Provinsi 497 wilayah dan 98 kota:

11 Metropolitan (> 1 Juta Pop), 15 kota besar (> 500.000 – 1 juta), kota medium (>100.000 – 500.000), sisanya kota kecil (<100.000).

Akibat kemacetan lalu lintas, kerugian ekonomi diperkirakan mencapai total Rp. 5.8 trilliun / tahun, Biaya operasional kendaraan menjadi Rp. 3,2 trilliun / tahun [sumber JICA Transportation master Plan Study 2004]
Masalah Utama Kemacetan di Indonesia :
1. Jumlah pemilik kendaraan pribadi dan sepeda motor bertambah dengan pesat sedangkan penambahan jalan hanya 1% / tahun [DGLT 2009]. Pembayaran tol masih manual sehingga membuat antrian semakin panjang dan traffic kontrol yang tidak optimal.
2. Public Transport dengan system BRT DKI Jakarta, Palembang, Pekanbaru, Bogor, Semarang, Yogyakarta, dan Solo.

Kondisi BRT saat ini : Diperlukan adanya informasi kapan bus akan masuk ke areal bus stop.

Membutuhkan Bus Priority System dan Ruang Kendali untuk bus location system.

3. Pelanggaran, dan kecelakaan: Jika terjadi kecelakaan di jalan toll, karakteristik toll di Indonesia adalah terbatasnya pintu keluar dan rute alternatif, imbasnya adalah jalur menjadi lebih jauh dibandingkan dengan jalur jalan biasa. Kerusakan kendaraan menjadi 10 kali lebih cepat.
Masalah tersebut secara signifikan akan berdampak pada aktivitas ekonomi dan sosial.
Fleet Monitoring System BRT Transmusi Palembang
Fleet Monitoring System BRT Transmusi Palembang
Solusinya adalah dengan menambah kontruksi jalan raya, namun cara ini membutuhkan dana yang tidak sedikit dan waktu yang lama belum lagi masalah pembebasan lahan. Selain itu diperlukan sistem transportasi cerdas yang mempu memberikan informasi informasi akurat sehingga kemacetan dapat di hindari dan diatasi dengan cara :
1. Implementasi Smartcard, area traffic control, system informasi parkir, CCTV dan Camera, dan Electronic Road Pricing (ERP).

2. System Integrasi E Ticket, Non Stop Toll Collection (ETC) yang mampu menghandle 2000 kendaraan perjam.